Banjir parah yang melanda sejumlah daerah Kalimantan Tengah membuat sejumlah pihak saling tuding. Di sisi lain, akar masalah bencana perlu dicari sebagai acuan penanganan dan solusi ke depan.

Banyak pertanyaan di ruang publik terkait penyebab banjir besar yang sering terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dalam beberapa bulan terakhir. Berbagai pendapat bermunculan, seperti akibat pembabatan hutan, penambang emas ilegal, pembukaan lahan perkebunan, sampai karena azab atau peringatan dari yang kuasa.

Menteri Sosial Tri Rismaharini saat mengunjungi Kalteng beberapa lalu, sempat mengungkapkan agar daerah mengusulkan pembuatan bendungan. Ada juga pihak yang menyarankan dibuat waduk atau membuat bendungan.

Akibat banjir di wilayah Kabupaten Katingan, ribuan rumah warga dan fasilitas umum terendam, serta Jalan Trans Kalimantan terputus beberapa kali. Setali tiga uang, di Palangka Raya ribuan warga harus mengungsi. Banjir membuat warga kesulitan air bersih dan terserang berbagai penyakit.

Selain itu, Jalan Trans Kalimantan di daerah Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau terendam air hingga mecapai 80 cm. Banyak kendaraan mogok akibat memaksa menerobos, dan terjadi kemacetan yang mengular.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah 20 November 2021, sebanyak enam kabupaten/kota terdampak banjir, yaitu Palangka Raya, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Barito Selatan. Bencana itu melanda 40 kecamatan, 177 desa/kelurahan, 33.530 kepala keluarga, 96.015 jiwa terdampak banjir. Jumlah pengungsi tercatat mencapai 2.038 KK atau 6.449 jiwa.

Berdasarkan perkiraan Kasi Data dan Informasi BMKG Palangka Raya Anton Budiono, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kalteng masih akan terjadi sampai Maret. Artinya, potensi bencana masih menghantui Kalteng dalam beberapa bulan mendatang.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Mayjen TNI Suharyanto berjanji akan melakukan penelitian penyebab banjir dan segera menurunkan tim. Hal tersebut sebagai langkah awal upaya penanganan jangka panjang pengendalian banjir.

”Setelah air surut, tim akan segera turun melihat penyebabnya. Mudah-mudahan dalam waktu seminggu tidak ada hujan deras lagi. Karena satu minggu mulai sekarang, jika tidak ada hujan, pasti air akan surut,” kata Suharyanto saat meninjau lokasi banjir di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau, Minggu (21/11) lalu.

Tim yang diturunkan, lanjut Suharyanto, untuk mengetahui secara pasti dan membuat analisa akurat penyebab banjir. Melalui hasil analisa akan diputuskan penanganan dan langkah yang tepat dan komprehensif dengan sasaran jangka menengah di tahun 2022.

”Kami harapkan akhir tahun 2022 tidak banjir lagi,” ujarnya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional menggambarkan penyebab tingginya intensitas hujan di Kalimantan berdasarkan fenomena alam. Sementara penelitian Wahana Lingkungan Hidup Kalteng menyoroti perilaku manusia terhadap lingkungan yang menyebabkan bencana banjir, di antara pembukaan hutan untuk perkebunan atau pertambangan oleh perusahaan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Kalteng Dimas Novian Hartono mengatakan, sebanyak 80 persen lebih kawasan hutan di Kalteng sudah berubah fungsi menjadi areal perkebunan. Akibatnya, resapan air berkurang dan rawan terjadi tanah longsor.

”Miris melihat kondisi hutan di Kalteng. Kerusakannnya begitu parah. Predikat sebagai paru paru dunia telah dirusak oleh banyaknya alih fungsi lahan,” kata Dimas.

Menurut Dimas, berbagai bencana yang terjadi di Tanah Air hendaknya dijadikan renungan bagi pemerintah daerah dan segera merevisi perizinan guna menyelamatkan fungsi hutan.

Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan, hujan persisten yang dipicu pertemuan gelombang Kelvin dan Rossby di atmosfer serta penbentukan pusat konveksi akibat anomali sirkulasi angin, menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Kalimantan Tengah dan Timur.

”Suplai kelembaban yang tinggi juga terkonsentrasi di Kalimantan karena adanya penjalaran gelombang Kelvin dari barat yang bertemu dengan Rossby dari timur, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Kalimantan,” kata peneliti klimatologi dalam Tim Reaksi dan Analisis Kebencanaan (TReAK) Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN Erma Yulihastin seperti dikutip dan antaranews.com (10/9).

Untuk penanganan jangka panjang dari segi infrastruktur, ada solusi dari Gubernur Kalteng Sugianto Sabran. Dia mengharapkan Kepala BNPB mengoordinasikan dengan Pemerintah Pusat upaya pengendalian banjir di Kalteng.

Dalam penanganan jangka panjang, Sugianto akan mengajukan beberapa usulan yang memerlukan dukungan pemerintah pusat, di antaranya membuat sodetan pada jalur Sungai Kahayan yang merupakan pertemuan dengan Sungai Rungan. Dengan demikian, bisa mengurangi debit air yang masuk ke wilayah permukiman Kota Palangka Raya.

”Kami juga merencanakan relokasi permukiman yang berada pada kiri kanan sungai yang selalu terdampak banjir setiap tahun,” kata Sugianto. Selain itu, juga akan dilakukan pembenahan dan peningkatan infrastruktur, terutama pada ruas jalan nasional yang selama ini kerap terendam banjir.

Terkait sodetan atau bendungan, tidak hanya menelan biaya tinggi, namun juga memiliki dampak apabila dibangun. Guru besar Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjar Masin Prof Dr Rizali Hadi mengatakan, ada tantangan bagi pemerintah membangun sodetan, yakni mahalnya biaya dan berpotensi besar gagal. ”Pembuatan sodetan mahal biayanya. Kalaupun nanti dibangun sodetan, dampaknya bila musim kemarau, air cepat surut dan tanah kering,” ujarnya kepada Radar Sampit, Senin (22/11).

Menurut Rizali, sangat sulit membangun bendungan  dengan banyaknya sungai besar di Kalteng, di antaranya Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Samba, Sungai Senamang, Sungai Rungan. ”Kalau dipaksakan bisa gagal seperti di Amerika,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dana untuk mengatasi banjir Jakarta dengan membuat sodetan menghabiskan sekitar Rp 2 triliun. Selain itu, salah satu hambatan membangun sodetan adalah pembebasan lahan.

Terkait banjir di tanah Kalteng, Rizali berpendapat, faktor utamanya disebabkan hujan ekstrem. ”Penyebab utama hujan ekstrem. Nanti ada lagi kemarau ekstrem yang akan menyebabkan lahan dan hutan mudah terbakar,” kata Profesor asal Samba Bakumpai, Kabupaten Katingan ini.

Selain itu, menurut Rizali, penyebab banjir juga karena faktor manusia, seperti pembukaan lahan perkebunan dan pertambangan besar-besaran. ”Hutan dibabat, penangkap air berkurang, penambang membuat drainase buangan air,” ujarnya.

Pengalaman Masa Silam

Kegagalan pembangunan bendungan pernah tercatat dalam sejarah, yakni pada Bendungan Teton yang jebol tahun 1976. Bendungan yang dibangun Pemerintah Federal Amerika Serikat di tenggara Idaho itu pecah saat pengisian pertama pada 5 Juni.

Air yang mengalir deras dari bendungan menewaskan 11 orang dan menenggelamkan lebih dari 13 ribu ekor sapi. Kerusakan diperkirakan mencapai USD 2 miliar. Tanah yang berpori dan fondasi yang retak merupakan penyebab kolapsnya bendungan. Bendungan kosong hanya dalam beberapa jam, setelah 2 juta meter kubik air per detik tumpah ke ngarai di Sungai Teton.

Kegagalan proyek bendungan membuat Pemerintah Amerika memberlakukan peraturan yang lebih ketat untuk proyek serupa di negara tersebut. (***/ign)